Dinilai Tak Mampu Bekerja, Rakhmawati Diminta Mundur Dari Kadishub

Kota Bogor – Desakan mundur terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor karena dinilai tak mampu bekerja semakin meluas,  setelah dari elemen mahasiswa kini giliran Ketua GP anshor Kota Bogor angkat bicara meminta agar Walikota Bogor mengganti Rakhmawati untuk tidak berada di Dinas Perhubungan.
Menurut Rahmat Imron Hidayat atau biasa disapa Rommy menganggap wajar, desakan mundur Rakhmawati seperti yang telah diutarakan sejumlah pihak.
“Saya juga menilai seperti itu. Dan kepada Walikota Bogor Bima Arya agar segera mencari sosok yang pas untuk menjadi Kadishub mengganti Rakhmawati. Banyak sejumlah program terkait transportasi dimana tentunya jadi program prioritas, harus diselesaikan oleh orang yang tepat,” ungkap Rommy kepada engingengnews.com, Kamis (15/11).
Rommy menilai selama dipimpin Rakhmawati dirasa tidak ada hal yang signifikan dari Dishub. Bahkan, sejumlah program yang telah dilaunching atau direncanakan tidak berjalan dengan baik.
“Mungkin tempat ibu Rakhmawati bukan di Dishub. Dan kalau gak salah, sebentar lagi ada proses mutasi pejabat di Pemkot Bogor. Jadi, momennya pas untuk walikota agar memikirkan hal ini,” tegasnya.
Sebelumnya, aksi demo para supir angkot yang berkaitan dengan program konversi angkot yang dijalankan Dishub Kota Bogor, dinilai oleh berbagai kalangan bahwa Dishub telah gagal melakukan penataan dan pembenahan angkutan di Kota Bogor.
Sorotan tajam dan desakan agar Kepala Dishub Rakhmawati turun dari jabatannya bergulir, karena telah gagal menjalankan tugasnya melakukan penataan angkutan dan lainnya.
Keprihatinan juga ditunjukan oleh sejumlah pihak terkait gagalnya program konversi angkot yang berujung terjadinya konflik horizontal hingga terjadi beberapa kali aksi demo dari para supir angkot.
Ketua HMI Cabang Kota Bogor, Saepul Wahyudin Putra menyoroti gagalnya kinerja Kadishub dalam melaksanakan program rerouting dan konversi angkot, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat serta merugikan semua pihak. “Karena telah gagal menjalankan program rerouting dam konversi angkot, Kadishub harus turun dari jabatannya,” tegas Saepul, kemarin.
Kemudian, Ketua Organda Kota Bogor M. Ishack A R merasa prihatin dengan adanya aksi demo para supir angkot. Karena menurutnya badan hukum yang sudah berinvestasi akan merugi jika angkot modern berhenti mengaspal.
Dengan adanya penolakan yang menjadi penghambat program pemerintah ini, Ishack menginginkan adanya ketegasan dari Pemkot (Dishub) dalam menjalankan tugas yang sudah dituangkan didalam SK Walikota tahun 2018. “Saya prihatin dengan keadaan ini karena badan hukum yang sudah berinvestasi, sekarang tinggal ketegasan pemerintah daerah untuk menindaknya,” tegasnya.
Ishack juga menilai, bahwa program rerouting yang dicanangkan oleh Walikota Bima Arya yang tertuang dalam SK Walikota sudah gagal dijalankan oleh Dishub, karena dengan jangka waktu sembilan bulan sejak ditandatanginya SK seharusnya program rerouting sudah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Namun yang terjadi, malah ambrudarul dan terjadi konflik hingga beberapa ada aksi demo para supir angkot. Program ini gagal dijalankan dan Kepala Dishub harus bertanggung jawab.
“Kita malu sebagai organisasi yang ada di lingkungan perhubungan.  Malu karena baru kali ini ada Kadishub yang gagal menjalankan program pemerintah dan tidak tegas,” katanya.
Ishack juga menambahkan bahwa seharusnya Kadishub itu harus tegas dan mau turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. Ketika gagal melaksanakan program yang sudah dijalankan bertahun tahun, lebih baik Kadishub lengser dari jabatannya. (boy)