Berita Arsip
Front Pribumi Turun Gunung, Desak Kejari Tangkap Bima
Kota Bogor – Kasus Korupsi mark up pembelian lahan jambu dua oleh Pemerintah Kota Bogor tidak hanya disorot oleh mahasiswa dan sejumlah aktivis di Kota Bogor, namun kasus inipun menjadi soroton Front Pribumi pimpinan tokoh fenomenal Ki Gendeng Pamungkas.
Kepada engingengnews.com, tokoh yang pernah menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat George Bush di Kota Bogor ini rencananya akan menggelar aksi mendesak Kejari Kota Bogor untuk menangkap Walikota Bogor Bima Arya, yang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai Pleger dalam keputusannya, Jumat (30/08/2106) lalu. “Senin saya akan aksi di Kejari untuk mendesak Kejaksaan segera tangkap Walikota Bogor Bima Arya,” ujar Kigendeng Pamungkas, Minggu (16/10).
Tak hanya akan melakukan orasi, tokoh yg dikenal dengan ilmu santetnya inipun akan menggelar ritual dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membubuhkan tanda tangan dimobil mewahnya dalam rangka mendesak Kejaksaan untuk segera tangkap Bima Arya.
“Saya yakini, ritual saya dikejaksaan dan dukungan masyarakat untuk tanda tangan tangkap bima, akan mempercepat kasus angkahong,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam pertimbangan amar putusannya jumat, (30/9/2016) lalu, Majelis Hakim memutuskan, terdakwa HYP, IG dan RNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1). jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majlis Hakim memutuskan pidana terhadap HYP, IG dan RNA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200 juta subsidair 4(empat) bulan kurungan.
Bahkan selain memutus para terdakwa, dalam pertimbangannya Majlis Hakim juga mengatakan bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, saksi Bima Arya Sugiarto, Ade syarif dan Angkahong adalah Pleger atau yang ikut melakukan tindak pidana korupsi soal pengadaan lahan jambu dua. (boy/001)
-
Bisnis1 week ago
AMDALNET, Solusi Praktis Dalam Pengurusan Izin Usaha Bagi Pemrakarsa Usaha
-
Editorial3 weeks ago
Direktur PDLKWS : RPP PPPLH Penting untuk Pengelolan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
-
Bisnis3 weeks ago
Dirum Tirta Kahuripan : Himbau Pelanggan Jaga Meter Air dan Bayar Air Tepat Waktu
-
Featured2 weeks ago
Dukung FOLU Net Sink 2030, Dirjen PKTL MoU Dengan 40 Universitas Kehutanan
Login dulu untuk mengirim komen Login