Berita Arsip
Kebijakan Tak Populis, Lampu Kuning Untuk Pemerintah Jokowi – JK
JAKARTA – Situasi Politik Nasional yang terus memanas akhir-akhir ini dinilai pengamat kebijakan publik Abdul Fatah merupakan lampu kuning untuk Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang mulai resah terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan.
Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat), Abdul Fatah dalam diskusi bertajuk Rekonsoliasi Gerakan Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Menurut Fatah, secara ekonomi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) membuat masyarakat gamang. “Kebijakan kenaikan TDL kapasitas 900 VA bukti pemerintah tak peka terhadap kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” ungkapnya.
Kepada engingengnews.com, pria yg memiliki kumis tebal ini mengatakan para pelaku UKM adalah pengguna listrik kapasitas 900 VA. Jika tarifnya tahun ini dinaikkan, maka banyak para UKM yang akan menjerit. Padahal dicabut subsidinya pun belum tentu betul-betul masyarakat miskin yang menerimanya.
“Anggaran untuk subsidi 900 VA ini hanya mencapai Rp 50 triliun. Sementara jika kebijakan ini ditunda, maka perputaran dana dari bergeraknya sektor UKM akan semakin positif lagi bagi pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Fatah menilai harusnya kebijakan kenaikan ini ditunda. Karena kondisi listrik yang 900 VA ini justru bisa menggerakkan UKM yang semuanya membutuhkan pasokan listrik yang besar, ujar pria asal Madura yang tinggal di Kota Bogor tersebut.
Menurutnya, masyarakat yang membayar listrik itu ternyata tidak dibayar per kwh. Melainkan ada beban pajak lain yang diberikan ke masyarakat, seperti pajak penerangan jalan. Sehingga orang membeli pulsa listrik Rp100 ribu, hanya sekitar Rp 60 ribu yang bisa dinikmati.
“Di saat daya beli yang menurun, kebijakan tersebut sangat tak populis. Apalagi saat ini banyak harga pangan yang melonjak naik. Tak hanya cabai. Kondisi ini membuat beban masyarakat semakin besar,” pungkasnya. (boy)
-
Bisnis1 week ago
AMDALNET, Solusi Praktis Dalam Pengurusan Izin Usaha Bagi Pemrakarsa Usaha
-
Editorial3 weeks ago
Direktur PDLKWS : RPP PPPLH Penting untuk Pengelolan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
-
Featured2 weeks ago
Dukung FOLU Net Sink 2030, Dirjen PKTL MoU Dengan 40 Universitas Kehutanan
-
Bisnis3 weeks ago
Dirum Tirta Kahuripan : Himbau Pelanggan Jaga Meter Air dan Bayar Air Tepat Waktu
Login dulu untuk mengirim komen Login