Berita Arsip
Kebijakan Tak Populis, Lampu Kuning Untuk Pemerintah Jokowi – JK
JAKARTA – Situasi Politik Nasional yang terus memanas akhir-akhir ini dinilai pengamat kebijakan publik Abdul Fatah merupakan lampu kuning untuk Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang mulai resah terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan.
Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat), Abdul Fatah dalam diskusi bertajuk Rekonsoliasi Gerakan Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Menurut Fatah, secara ekonomi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) membuat masyarakat gamang. “Kebijakan kenaikan TDL kapasitas 900 VA bukti pemerintah tak peka terhadap kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” ungkapnya.
Kepada engingengnews.com, pria yg memiliki kumis tebal ini mengatakan para pelaku UKM adalah pengguna listrik kapasitas 900 VA. Jika tarifnya tahun ini dinaikkan, maka banyak para UKM yang akan menjerit. Padahal dicabut subsidinya pun belum tentu betul-betul masyarakat miskin yang menerimanya.
“Anggaran untuk subsidi 900 VA ini hanya mencapai Rp 50 triliun. Sementara jika kebijakan ini ditunda, maka perputaran dana dari bergeraknya sektor UKM akan semakin positif lagi bagi pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Fatah menilai harusnya kebijakan kenaikan ini ditunda. Karena kondisi listrik yang 900 VA ini justru bisa menggerakkan UKM yang semuanya membutuhkan pasokan listrik yang besar, ujar pria asal Madura yang tinggal di Kota Bogor tersebut.
Menurutnya, masyarakat yang membayar listrik itu ternyata tidak dibayar per kwh. Melainkan ada beban pajak lain yang diberikan ke masyarakat, seperti pajak penerangan jalan. Sehingga orang membeli pulsa listrik Rp100 ribu, hanya sekitar Rp 60 ribu yang bisa dinikmati.
“Di saat daya beli yang menurun, kebijakan tersebut sangat tak populis. Apalagi saat ini banyak harga pangan yang melonjak naik. Tak hanya cabai. Kondisi ini membuat beban masyarakat semakin besar,” pungkasnya. (boy)
-
Berita Terbaru3 minggu agoPendaftaran SPMB Kota Bogor 2026 Dimulai, Ini Jadwal dan Jalur Seleksinya
-
Berita Terbaru2 minggu agoSekolah Maung Kota Bogor Buka Pendaftaran 25-29 Mei 2026, Nilai Minimal 85
-
Berita Terbaru3 minggu agoGuru PJOK Diperkuat Jadi Agen Perubahan Budaya Hidup Sehat di Sekolah
-
Berita Terbaru3 minggu agoDPRD Kota Bogor Kawal Ketat SPMB 2026, Sistem Baru Cegah Titip KK dan Manipulasi Data

Login dulu untuk mengirim komen Login