Khawatir Dibilang Pungli, Program PTSL Bikin Kades Dan Lurah Di Kabupaten Bogor Bingung

Bogor – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Legalitas ( PTSL ) dinilai menjadi masalah baru buat Kepala Desa maupun Lurah di Kabupaten Bogor, pasalnya dari Badan Pertanahan Negara (BPN) hanya menanggung biaya ukur dan surat sertifikat sedangkan untuk biaya proses lainnya di serahkan ke pihak Desa ataupun Kelurahan.
“progam ini membuat kami sebagai tim dari Desa yang berada di Kecamatan Ciampea merasa lelah dan beban moril terhadap masarakat, walaupun sudah ada kebijakan yang memperbolehkan minta sedikit bantuan masyarakat sebesar Rp 150.000/bidang, namun itu akan jadi bumerang,” ujar salah seorang Kades, Senin (28/08).
Sementara Agua salah seorang staf desa mengatakan, kami semua merasa prihatin kepada semua warga padahal jauh hari sebelum program ini di laksanakan dan disosialisasikan ke masarakat yang berda di desa kami, kenyataan setelah berjalan malah kami semua sebagai Kordinator menjadi korban di sangka Pungli,ungkapnya.
Disisi lain Lina warga RT 01/02 Desa Ciampea mengatakan dirinya sangat bersyukur dengan program PLTS ini walaupun dengan biaya Rp.150.000,- yang saya kasih itu hanya hal yang sangat murah dibanding dengan ngajuin bikin Sertifikat sendiri.  “saya mengucapkan terimakasih kepada Pemeritah dengan adanya program ini,” ungkapnya.
Kami semua atas nama Kordinator mohon di bantu kepada pemerintah terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Legalitas (PLTS ) dapat membantu untuk sosialisasi ulang mengenai program ini supaya masyarakat di Desa kami umumnya sekabupaten Bogor lebih memahami agar tidak ada salah faham masalah dana yang di berikan masyarakat untuk pendaftaran tidak disangka Pungutan Liar (PUNGLI). (ron)