Soal Dana Deposito, STS Desak Kejaksaan Kota Bogor Periksa Bima Arya

Kota Bogor – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi kinerja Kejari Bogor yang mengungkap cepat kasus korupsi Dana Deposito PD.Pasar Pakuan Jaya.
“Kita patut berikan apresiasi kepada Kajari Kota Bogor yang mengungkap cepat kasus korupsi dana penyertaan modal yang di depositokan oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Kota Bogor di Bank Muamalat Cabang Tajur, ” kata Sugeng, Senin (03/09).
Sekjend DPN PERADI yang akrab disapa STS ini kembali menegaskan bahwa dalam kasus ini Kejaksaan Kota Bogor bergerak cepat, tidak lewat dalam 1 bulan sejak merebaknya kasus ini, telah berujung pada penetapan Dirum PDPPJ sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
Menurutnya postur kasus korupsi ini sangat erat terkait dan sistim tata kelola dan kewenangan kelembagaan atau korporasi sehingga tidak terlalu rumit pembuktiannya. “cukup dengan penelusuran pihak yg berwenang dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan sesuai sistim tata kelola dan kewenangan yg telah ditetapkan dan jadi aturan,” katanya.
STS juga menyoroti bahwa kewenangan kelembagaan Perusahaan plat merah ini yang Direksinya diangkat oleh Walikota dan adanya pernyataan Dirut PDPPJ bahwa Walikota mengetahui Penempatan Dana Penyertaan Modal tersebut patut ditelusuri dengan cara memeriksa Walikota Bogor Bima Arya.
Menurutnya Walikota Bogor Bima Arya patut diperiksa agar (1) ada pendalaman peran masing-masing pihak yang disebut, termasuk Bima Arya yang disebut oleh Dirut PDPPJ (2) memberikan kesempatan klarifikasi pada Bima Arya selaku Walikota melalui forum resmi pro justisia (3) agat tidak jadi fitnah atau sebaliknya ada fakta atau keterangan yang mungkin terungkap sebagai bahan penyidikan. (boy)