Gelar Rakor Pelaksanaan Kegiatan Triwulan 4, Serapan Anggaran Kota Bogor Capai 90 Persen

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rapat koordinasi Evaluasi Kinerja Realisasi Keuangan dan Output atau Fisik Triwulan 4 Tahun 2024 di Hotel Salak, Rabu (11/12/2024).

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menilai pelaksanaan anggaran daerah menjelang akhir tahun 2024.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan bahwa hingga 10 Desember 2024, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor telah mencapai 90 persen.

“Realisasi terbesar berdasarkan konsistensi, ketepatan waktu, dan pengisian Aplikasi Siabang terdapat pada OPD seperti Disparbud, Sekretariat DPRD, Diskominfo, BKAD, dan Kecamatan Bogor Utara,” ungkap Lia.

Namun, ia juga mencatat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya masih rendah, seperti Dinas PUPR, Disperumkim, dan Disdik. Hal ini disebabkan kegiatan OPD tersebut masih berlangsung hingga Desember, dengan puncak realisasi di akhir bulan, terutama untuk pembayaran pihak ketiga.

“Harapan kami hingga akhir Desember, realisasi fisik bisa mencapai 100 persen dan tidak ada pekerjaan lintas tahun hingga 2025,” katanya.

Lia mengungkapkan ada enam proyek strategis yang masih berlangsung, yakni pembangunan Satap Duta Pakuan Taman Lapangan Genteng, Nurseri Farm Cipaku, TPT TB M Falak, Puskesmas Kayu Manis, Jalan Cifor dan Satap di Cimahpar

Sementara itu, lanjut Lia pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor hingga 10 Desember 2024 juga berada di angka 90 persen.

Dengan demikian, ia optimistis target PAD dapat tercapai dalam waktu 15 hari ke depan, mengingat pendapatan memengaruhi arus kas untuk membayar pekerjaan fisik.

“Belanja hanya bisa dilakukan jika pendapatan masuk. Hal ini penting agar tidak terjadi arus kas negatif,” jelasnya.

Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, menuturkan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan belanja yang dianggarkan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menghadirkan narasumber dari Inspektorat untuk mereview kegiatan yang sudah berjalan, agar menjadi bahan evaluasi di masa mendatang,” ujar Hanafi.

Hanafi menambahkan bahwa semua pembiayaan yang direncanakan harus dilaksanakan dengan baik dan penatausahaan keuangan dilakukan secara optimal.

“Harapannya, hasil evaluasi menunjukkan capaian yang baik tanpa rekomendasi pengembalian anggaran atau kesalahan lain yang dapat berdampak hukum,” pungkasnya. (Riza)