Pemkot Bogor Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program nasional. Meski begitu, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan, sejak bergulir tujuh bulan lalu, masih banyak aduan masyarakat terkait kualitas dan teknis penyajian makanan.

“Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah seratus persen mendukung program ini. Namun dengan segala keterbatasan dan regulasi yang ada, pemkot tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penetrasi secara jauh,” ujar Jenal saat memimpin rapat koordinasi program MBG di Balai Kota Bogor, Kamis (25/9/2025).

Kendati demikian, Pemkot Bogor tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan keamanan serta gizi seimbang bagi para siswa penerima manfaat. Salah satunya dengan memperketat pengawasan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG).

“Saat ini ada 32 dapur SPPG, masing-masing melayani sekitar 3.000 siswa. SOP sudah mengatur teknis dan kelengkapan proses sebelum makanan sampai ke siswa, itu yang harus dijalankan secara konsisten,” jelasnya.

Jenal menekankan, tenaga kerja di SPPG juga wajib memiliki kompetensi sesuai bidangnya, lengkap dengan sertifikasi dan lisensi kesehatan. Hal ini menyusul adanya laporan terkait menu makanan yang dinilai tidak representatif.

“Kalau SOP dijalankan seharusnya tidak keluar makanan seperti itu. Jangan merusak program yang sudah baik,” tegasnya.

Ia juga meminta agar menu harian diinformasikan kepada siswa, sehingga ada interaksi yang lebih terbuka.

“Minimal lauknya apa, sayurnya apa, diinformasikan. Jadi ada komunikasi,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor di bawah Kementerian Keuangan, bersama Tim Percepatan MBG. (Riza)