Tinjau Layanan Publik, Pj Walikota Bogor Kunjungi Disdukcapil

KOTA BOGOR – Pejabat (Pj) Walikota Bogor Hery Antasari mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Jalan Achmad Adnawijaya, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara pada Rabu (8/5/2024).

Kedatangan Hery Antasari ke Disdukcapil itu sebagai bentuk perkenalan sekaligus melihat layanan publik di Kota Bogor.

“Semua perangkat daerah rencananya akan saya kunjungi, tetapi tentu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan loket pelayanan khususnya disini (Disdukcapil) yang menjadi prioritas saya kunjungi,” kata Hery Antasari kepada wartawan.

Tidak hanya kali ini, Hery mengaku akan kembali mengunjungi Disdukcapil untuk melakukan diskusi terkait kekurangan pada pelayanan masyarakat.

“Bahkan tidak hanya sekarang, saya akan lakukan diskusi-diskusi khusus mengenai bagaimana untuk melihat ruang ruang penyempurnaan,” katanya.

Ia melihat Dedikasi dan semangat karyawan di Disdukcapil sangat luar biasa, terlebih ditengah berbagai dinamika-dinamika tahun lalu.

Ia juga melihat sarana prasarana dan alur pelayanan di Disdukcapil masih ada beberapa ruang yang bisa disempurnakan.

“Untuk catatan, mungkin mengenai motivasi ya, motivasi untuk dijaga terus karena Disdukcapil ini saya lihat 50 ASN ada periode periode puncak beban tugas, terutama pada PPDB dan juga adanya pemilihan sebentar lagi yang mana disdukcapil perlu dukungan lebih,” paparnya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menjelaskan bahwa kunjungan Pj Walikota Bogor ingin melihat dari dekat situasi dan alur pelayanan disdukcapil.

Ia menyampaikan kepada Pj Walikota bahwa pihaknya sudah merubah sistem antrian dsri manual ke online.

“Jadi dipastikan yang datang kesini (Disdukcapil) sudah booking antrian secara online, yang belum booking tentunya kita fasilitasi dihari berikutnya,” ungkap Ganjar Gunawan.

Antrian online tersebut, kata Ganjar dibagi menjadi lima sesi waktu. Masing masing sesinya per satu jam.

“adi yang booking jam 1 gak perlu lagi datang jam 8 sehingga nunggu lama. Sebelumnya kan setiap pagi orang berkerumun berebut antrian, jam 10 sudah tidak dapat antrian. Itulah persoalannya, jadi kita lapor ke pak Pj kita ubah ini, beliau mengapresiasi dan minta terus disempurnakan,” ujarnya.

Selanjutnya, ia melaporkan terkait permasalahan perekaman KTP pemula. Sebab menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini pihaknya mencatat terdapat 12.000 pemilih pemula yang harus melakukan perekaman.

“Dalam wwktu dekat kemungkinan kami akan melakukan kerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk onthespot datang ke sekolah sekolah, kita sudah komunikasi dengan KPU dan sudah laporan ke pak pj. Kita menunggu dulu DP4 dari Kemendagri,” jelasnya.

Terkait PPDB, Ganjar menyebut bahwa ada beberapa hal yang harus di evaluasi, terutama dari sisi verifikasi, validasi, dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dinas pendidikan.

“Nah kita menginginkan koordinasi ini dibangun sedari awal, kita mitigasi kejadian kemarin terulang, jadi kami memperingatkan ke dinas pendidikan bagaimana PPDB khususnya di jalur zonasi ini bisa lebih tertib dan lebih baik lagi,” pungkasnya. (dit)