DPRD Desak Dishub Kota Bogor Siapkan Skenario Pendanaan Biskita

BOGOR – Tidak diperpanjangnya subsidi dari Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk program Biskita Trans Pakuan mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bogor.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor agar segera menyiapkan skenario pendanaan untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

“Semua skenario, kajian teknokrat, dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah memberikan pernyataan, dan kita harus bersiap,” ujar Rusli, Rabu (15/1/2025).

Rusli mengingatkan agar kajian dan perencanaan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023. Dalam pasal 91 ayat (1), pemerintah diwajibkan memenuhi kebutuhan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Menurutnya, keberadaan Biskita sudah sesuai dengan amanat Perda, tetapi perlu optimalisasi, termasuk integrasi kendaraan antar koridor dan sinkronisasi dengan program rerouting angkot.

“Kalau tidak bisa menyusun, tiru saja pengelolaan Trans Jakarta. Yang penting masyarakat terlayani dengan baik,” tegas Rusli.

Rusli juga meminta Dishub untuk menggandeng Organda Kota Bogor dalam operasional Biskita agar seluruh badan hukum transportasi terlibat, sehingga meminimalkan konflik horizontal dan memperlancar perencanaan transportasi.

“Semua pemilik angkot, koperasi, badan hukum transportasi harus terlibat. Ini program yang membutuhkan dukungan semua pihak,” katanya.

Rusli menyoroti bahwa transportasi Kota Bogor selama satu dekade terakhir mengalami stagnasi. Ia berharap program Biskita, yang telah diperjuangkan bersama, tidak bernasib sama seperti Trans Pakuan yang gagal.

Ia juga berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, dapat memasukkan program transportasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi.

“Semoga penataan transportasi yang komprehensif bisa dituangkan dalam RPJMD,” harapnya.

Rusli mengapresiasi langkah PJ Wali Kota Bogor yang telah berkoordinasi dengan DPRD dan menganggarkan Rp10 miliar untuk program Biskita di APBD 2025, serta tambahan Rp11 miliar di APBD Perubahan jika program tersebut berjalan baik.

“DPRD akan terus mendukung Pemkot dari sisi anggaran, asalkan kajian dan perencanaan matang. Kami berharap Biskita segera mengaspal kembali,” pungkasnya. (Riza)