DPRD Minta Pemkot Bogor Prioritaskan Penanganan Longsor Batutulis

BOGOR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor terus mengintensifkan pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 bersama Pemerintah Kota Bogor.

Salah satu isu krusial yang mendapat sorotan adalah penanganan longsor di wilayah Batutulis, Bogor Selatan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor, khususnya Dinas PUPR, harus segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menyebut, jika hanya menunggu proses pengadaan lahan untuk akses jalan baru, warga akan semakin terisolasi dan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

“Belanja tanah kan tidak semerta-merta bisa keluar, harus ada perencanaan. Kondisi Batutulis ini butuh penanganan cepat. Sehingga kami meminta PUPR untuk segera menyiapkan skenario perbaikan,” ujar Rusli dalam rapat Banggar, Rabu (9/7/2025).

Rusli menyebutkan bahwa berdasarkan pemaparan dari Pemkot Bogor, terdapat tiga skenario perbaikan yang tengah disiapkan. Salah satunya adalah pembangunan jembatan bailey sebagai solusi cepat untuk menghubungkan kembali akses warga.

“Jangan sampai terlalu lama. Warga di Kecamatan Bogor Selatan sudah cukup menderita. Anggaran Rp20 miliar yang disiapkan DPRD harus segera direalisasikan. Jangan menunggu tahun depan lagi,” tegasnya.

Ia pun menambahkan, pengadaan lahan dan pembangunan akses baru dapat dilakukan secara paralel melalui kajian dan studi kelayakan yang ditargetkan rampung pada 2026 atau 2027, setelah ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Rusli, penyusunan anggaran harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan tidak sekadar mengulang program-program rutin tahunan.

“Kalau APBD hanya mengikuti pola lama, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung. Ini saatnya kita fokus pada kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.

Banggar DPRD mencatat saat ini APBD Kota Bogor mengalami defisit sebesar Rp260 miliar. Dalam kondisi ini, Rusli mendorong efisiensi anggaran dari seluruh dinas, serta peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memaksimalkan pendapatan daerah, terutama di triwulan ketiga 2025.

“Saya tahu kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus selesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Gunakan logika yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (Riza)